.jpeg)
Fadil Muhammad Siregar Soroti Bahaya Kampus Diberi Izin Kelola Tambang
Aktivis lingkungan sekaligus pemerhati pendidikan, Fadil Muhammad Siregar, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap wacana pemberian izin bagi kampus pasal 51A untuk mengelola tambang. Menurutnya, langkah ini dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi lingkungan maupun dunia pendidikan itu sendiri.
"Memberi izin kampus untuk mengelola tambang adalah keputusan yang sangat berisiko. Kampus adalah tempat untuk mencetak generasi muda yang kritis dan inovatif, bukan untuk terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan," ujar Fadil dalam pernyataannya, Minggu (26/1).
Ia menambahkan bahwa mengintegrasikan kegiatan pertambangan dalam operasional kampus bisa menciptakan konflik kepentingan. "Alih-alih menjadi institusi yang netral dan berorientasi pada ilmu pengetahuan, kampus bisa berubah menjadi entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan semata," tegasnya.
Fadil juga mengingatkan potensi dampak lingkungan yang serius akibat pertambangan, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran air, hingga konflik sosial dengan masyarakat lokal. "Jika kampus terlibat langsung dalam kegiatan ini, maka institusi pendidikan justru menjadi pelaku perusakan lingkungan, sesuatu yang berlawanan dengan nilai-nilai keberlanjutan yang seharusnya mereka ajarkan," tambahnya.
Lebih jauh, Fadil mengajak pemerintah dan pihak terkait untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Ia mengusulkan agar kampus lebih fokus pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan teknologi ramah lingkungan, daripada terjun langsung dalam eksploitasi sumber daya alam.
"Sudah saatnya kita berpikir jangka panjang. Generasi muda membutuhkan pendidikan yang membangun kesadaran lingkungan, bukan justru menormalisasi praktik eksploitasi," pungkasnya.
Wacana pemberian izin kampus untuk mengelola tambang memang menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. Namun, suara-suara kritis seperti yang disampaikan oleh Fadil Muhammad Siregar menjadi pengingat penting akan tanggung jawab moral institusi pendidikan terhadap keberlanjutan lingkungan dan masa depan bangsa.
Ia menganggap, ini merupakan upaya pemerintahan untuk mengikat pejabat kampus supaya tidak kritis dalam menanggapi kebijakan pemerintah. "Kampus merupakan previllage yang diberikan masyarakat kaum-kaum terpelajar untuk mengkritik kebijakan pemerintah." Tutup fadil.
