Newsuin.online- Aksi demo bertajuk Indonesia gelap di gelar serentak para mahasiswa dan koalisi masyarakat diberbagai daerah, senin (17/2025). Adapun di Jakarta mereka demo di patung kuda, Jakarta Pusat.
Berdasarkan informasi dari media sosial Instagram @bemsi.official, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demo di Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Di luar Jakarta, demo tersebut digelar di depan Kantor DPRD masing-masing.
Mereka menyerukan kepada semua pemuda, masyarakat sipil untuk menyuarakan hak-hak warga Indonesia.
Berdasarkan pantaun Newsuin.online, massa aksi membawa tuntutan kebijakan ugal-ugalan pemerintahan seperti efesiensi anggaran, makanan bergizi gratis. Adapun tuntutan yang dibawah sebagai berikut:
- Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat.
- Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik
- Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis dan pemotongan yang merugikan.
- Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
- Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Terkena dampak efisiensi adalah kementerian-kementerian yang memiliki tugas-tugas untuk pelayanan dasar seperti bidang pendidikan, PUPR, dan kementerian lain. Ini yang mestinya dipertimbangkan ulang, apakah penempatan efisiensi itu sudah tepat,” dikutip dari sindownews.com
Jika masyarakat tidak dapat menanggung biaya perawatan ini bakal menjadi masalah serius. Efisiensi anggaran itu adalah cara kurang elegan. Seharusnya pemerintah mencari solusi alternatif, misalnya dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan sektor jasa, atau melaksanakan program MBG secara bertahap.
Misalnya, memprioritaskan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) terlebih dahulu, baru setelah itu diperluas ke daerah lainnya. newsuin.online menyarankan agar efisiensi anggaran ini ditinjau ulang. Mana yang sebaiknya dipangkas dan harus dipastikan tidak memengaruhi pelayanan publik.
Poin Kedua, perlu mempertimbangkan mandatory spending seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, yang memiliki anggaran wajib dan tidak boleh diganggu gugat.
Poin Ketiga, pemerintah harus mengkaji ulang implementasi program MBG. Implementasi program tersebut perlu diperbaiki dengan melakukan need assessment terlebih dahulu untuk menentukan mana yang lebih dibutuhkan.
“Saya rasa masyarakat juga tidak akan keberatan jika yang mendapatkan makan bergizi gratis adalah daerah 3T dan kantong-kantong kemiskinan, sehingga penempatan efisiensi anggaran ini harus dikaji ulang. Jika efisiensi dilakukan di kementerian yang pelayanan publiknya bersifat dasar dikhawatirkan pelayanan publik akan terganggu,” di Akhir.
