Direktur Bidang Hukum dan Advokasi Bakornas LEPPAMI PB HMI Periode 2024-2026.
Newsuin.online- Direktur Hukum dan Advokasi Bakornas Leppami PB HMI Dwi Cahyono sangat prihatin dengan terjadinya kebakaran di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada hari Savtu (08 Februari 2025) malam, yang menimbulkan kerugian material dan gangguan terhadap operasional instansi penting ini. Peristiwa ini terjadi pada saat yang bersamaan dengan meningkatnya ketegangan politik terkait kebijakan pemagaran laut yang tengah dijalankan di beberapa wilayah, termasuk Tangerang, Bekasi, dan Surabaya.
Pemagaran laut, yang seharusnya bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan ruang laut dan menjaga lingkungan, telah menimbulkan perdebatan tajam di kalangan masyarakat, aktivis lingkungan, serta politisi. Proyek ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai langkah kontroversial yang merugikan masyarakat pesisir dan berpotensi merusak ekosistem. Sebagai akibatnya, muncul ketegangan politik yang semakin intensif, bahkan menimbulkan protes dan ketidakpuasan dari kelompok-kelompok yang merasa terdampak langsung.
Meskipun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, kami tidak menutup kemungkinan adanya kaitan antara insiden ini dengan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemagaran laut yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam situasi ini, sangat penting bagi kita untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa bukti yang jelas, namun kami mendesak agar penyelidikan dilakukan secara transparan dan independen untuk memastikan bahwa kejadian ini tidak digunakan untuk memanipulasi atau mengalihkan perhatian publik dari isu-isu politik yang lebih besar.
Kami juga mengingatkan semua pihak agar tetap menjaga ketenangan dan tidak menggunakan insiden ini sebagai alat untuk memperkeruh suasana politik. Pemerintah harus tetap fokus pada kepentingan publik.
Kami mengimbau kepada semua pihak untuk memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum dalam menyelidiki kebakaran ini, serta mendesak agar perdebatan politik seputar pemagaran laut tetap berjalan dalam koridor yang konstruktif, dengan mengedepankan kepentingan bersama yang lebih besar.
Pernyataan ini mengaitkan kejadian kebakaran dengan dinamika politik seputar kebijakan pemagaran laut dan menyerukan pentingnya penyelidikan yang jujur serta menjaga agar perdebatan tetap berjalan secara profesional dan transparan.
