Kurangnya konsitensi adalah kelemahan yang dimiliki oleh semua bangsa.
PENGERTIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TARIK ULUR
Kebijakan pemerintah adalah keputusan yang diambil untuk mengatur berjalannya pemerintahan dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat negara kesatuan republik indonesia (NKRI). Namun, adakalanya keputusan yang diambil hanya berdasarkan cek ombak. Hal ini tampak dilihat dari fenomena yang terjadi baru-baru ini, Berdasarkan pantauan penulis dari paltform Instagram, baru-baru ini "pemerintah membuat kebijakan efesiensi anggaran dibeberapa kementrian seperti kementrian pendidikan, kesehatan DLL yang berdampak terganggunya pelayanan dasar publik". di kutip dari cnbcindonesia.com.
Besaran efisiensi anggaran yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto untuk belanja kementerian atau lembaga (K/L) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 itu akan menjadi acuan penyusunan belanja pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026. Namun, adakalanya kebijakan tersebut berubah-ubah seperti permainan yoyo yang naik turun tanpa arah yang jelas. Menurut penulis kebijakan semacam ini biasanya diambil tanpa perencanaan yang matang tanpa naska akademik, cuman sebatas cek ombak. hal ini, menurut penulis kebijakan ini tergantung dari respon publik. Apakah masyarakat civil menolak atau diam. Ketika respon negatif terhadap sautu kebijakan itu muncul, maka pemerintahan membatalkan kebijakan dan keputusan tersebut.
DAMFAK KEBIJAKAN YANG TIDAK JELAS KEPADA MASYARAKAT
Masyarakat umum juga merasakan kebingungan atas kebijakan yang tidak jelas, contohnya, pengaturan distribusi gas elpiji, kenaikan pajak 12%, BLT, kenaikan BBM dan regulasi investasi. Masyarakat yang bergantung pada program- program tersebut sering kali tidak tahu apakah mereka akan mendapatkan bantuan atau tidak pada bulan berikutnya
Salah satu contoh yang sering terjadi adalah perubahan kebijakan di sektor ekonomi dan pendidikan. Misalnya, regulasi mengenai harga bahan pokok dan kurikulum pendidikan mengalami perubahan yang cukup cepat, sehingga membingungkan masyarakat dan pelaku industri. Akademisi menekankan bahwa kebijakan yang tidak berbasis naskah akademik atau riset ilmiah akan sulit bertahan dalam jangka panjang.
Selain itu, ketidakpastian dalam kebijakan juga berdampak pada investor dan dunia usaha. “Dunia usaha membutuhkan regulasi yang stabil agar dapat berinvestasi dengan percaya diri. Jika kebijakan terus berubah, maka kepercayaan terhadap pemerintah bisa menurun,” ungkapnya
Masyarakat pun berharap agar pemerintah lebih mengutamakan kajian akademik dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil dapat memiliki dasar yang kuat dan mampu memberikan dampak positif yang lebih berkelanjutan bagi bangsa dan negara.
